Lokasi saat ini:BetFoodie Lidah Indonesia > Resep
BPKH targetkan dana kelolaan haji capai Rp188,9 triliun pada 2025
BetFoodie Lidah Indonesia2025-11-04 22:34:49【Resep】047 orang sudah membaca
PerkenalanGedung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (ANTARA/HO-BPKH)Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Keua

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat pertumbuhan dana kelolaan yang konsisten, dari Rp166,54 triliun pada 2022 menjadi Rp171,64 triliun pada 2024, sedangkan target pada 2025 ditetapkan Rp188,9 triliun.
Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan hingga Agustus 2025, sebesar 75,9 persen dana atau Rp130,39 triliun dialokasikan untuk investasi yang fokus pada sukuk, reksadana, investasi langsung, dan emas, sedangkan sisanya Rp41,39 triliun ditempatkan di instrumen likuid seperti deposito dan giro.
"Strategi ini menjamin dua hal, likuiditas tinggi untuk operasional haji dan imbal hasil optimal melalui instrumen syariah yang aman," ujarnya dalam kegiatan "Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025" di Jakarta, Kamis.
BPKH juga mencatat pertumbuhan investasi sebesar 1,92 persen dan lonjakan penempatan dana sebesar 15,59 persen dalam satu tahun terakhir.
Baca juga: BPKH salurkan nilai manfaat Rp2,1 triliun untuk jamaah haji tunggu
Hingga Agustus 2025, nilai manfaat yang dihasilkan BPKH mencapai Rp8,10 triliun, naik 6,86 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar atau Rp6,39 triliun berasal dari hasil investasi.
Fadlul menegaskan komitmen BPKH untuk membangun ekosistem haji dan umrah yang berkelanjutan secara spiritual dan ekonomi.
Menurut dia, pengelolaan dana haji bukan hanya soal teknis keuangan, melainkan menyangkut mandat besar yang menyentuh kehidupan jutaan umat.
"Bagi Indonesia, pengelolaan dana haji bukan sekadar tugas finansial. Ini adalah amanah suci yang berdampak besar terhadap perekonomian nasional," ujarnya.
Dalam memperluas peran strategis di luar negeri, BPKH membentuk anak perusahaan BPKH Limited di Arab Saudi. Perusahaan ini bergerak di sektor-sektor penting dalam ekosistem haji, termasuk perhotelan, properti, katering, dan transportasi.
"Dengan BPKH Limited, kami bisa mengamankan layanan berkualitas langsung untuk jamaah Indonesia sekaligus memaksimalkan manfaat investasi lokal," kata dia.
Imbal hasil dari dana investasi ngak hanya diam, tapi langsung dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk layanan, seperti pasokan bumbu nusantara, penyediaan makanan siap saji saat puncak haji, hingga penyewaan area komersial di hotel jamaah Indonesia.
"Kami ngak hanya mendanai, tapi menghubungkan langsung UMKM Indonesia dengan pasar di Tanah Suci. Produk seperti rendang kini punya saluran distribusi yang langsung ke konsumen haji," ujar Fadlul.
Baca juga: ISEF 2025 wadah kolaborasi perkuat pengelolaan dana haji berkelanjutan
Baca juga: Menteri Haji ingatkan jajaran cegah risiko kebocoran dana haji
Baca juga: Kemenhaj sisir potensi kebocoran dana haji di proses pengadaan
Suka(77)
Artikel Terkait
- Dinkes Pamekasan bina SPPG cara mencegah keracunan makanan
 - KPKP Jaktim gencarkan edukasi pedagang dan warga soal keamanan pangan
 - Masjid Huangcheng, cerita panjang toleransi beragama di Chengdu
 - KBRI Phnom Penh bantu 97 WNI yang ditangkap polisi Kamboja
 - Hari Pangan Sedunia: Ini tema dan acara Forum Pangan Dunia tahun 2025
 - Rekomendasi perawatan kesuburan melalui teknologi medis & terapi
 - UEA kirim 7.200 ton bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza
 - Anggota DPR ingatkan pemerintah kawal MBG lebih ketat
 - Wagub Gorontalo pastikan ketepatan waktu distribusi makanan MBG
 - Populer, Prabowo komitmen sempurnakan MBG hingga AI jadi mapel wajib
 
Resep Populer
Rekomendasi

Menemukan Shanghai tempo dulu di Jakarta Pusat

Ribuan guru UNRWA siap didik lagi anak

KBRI Phnom Penh bantu 97 WNI yang ditangkap polisi Kamboja

Program MBG serap ribuan tenaga kerja lokal di Kota Serang

RI menyiapkan 500 ribu tenaga kerja terampil dikirim ke luar negeri

Kemlu upayakan WNI kabur dari sentra online scam Kamboja dipulangkan

Huawei rilis Nova Flip S,ponsel lipat paling ramah di kantong versinya

DPRD Kendari